Kampar : Fakta24ja.com-– Di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil dan masih terdapat banyak tunggakan pembayaran (devisit anggaran), sejumlah proyek baru di beberapa dinas Pemerintah Kabupaten Kampar tetap berjalan seperti biasa. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat dan penggiat anti-korupsi terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.
Seorang sumber internal menyebutkan bahwa hingga pertengahan tahun ini, masih banyak pembayaran proyek tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kampar. Namun demikian, proyek baru tetap digulirkan di beberapa dinas strategis tanpa hambatan berarti.
“Ini yang membuat kami bingung, devisit anggaran belum tertutupi, hak rekanan tahun lalu belum tuntas, tapi proyek baru tetap saja dijalankan. Harusnya pemerintah bersikap bijak dan mengutamakan pelunasan kewajiban dulu,” ungkap seorang kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya.
Sinyalemen ini juga diperkuat oleh laporan dari sejumlah aktivis mahasiswa yang menyoroti adanya indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran. Mereka menilai bahwa kebijakan ini rawan menimbulkan celah penyimpangan serta mengancam stabilitas keuangan daerah.
“Kami minta DPRD Kampar dan APIP untuk mengaudit penggunaan APBD, dan mengevaluasi proyek-proyek baru yang diduga hanya akan menambah beban utang daerah,” tegas Hidayat, seorang aktivis mahasiswa Kampar.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar belum memberikan keterangan resmi terkait besaran devisit dan alasan proyek baru tetap dijalankan meski masih ada tunggakan pembayaran terhadap pihak ketiga.
**Dani**
