Tambang – Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Tambang, Jufri Zen, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kampar bukanlah konflik birokrasi seperti yang disampaikan Ahmad Fikri. Menurutnya, masalah muncul karena Sekda Kampar, Hambali, menolak melaksanakan surat resmi dari pimpinannya sendiri.
“Konflik itu bukan soal birokrasi, tapi karena Hambali tidak mau ikut perintah Bupati. Surat sudah sampai, tapi dia menolak. Itu akar persoalannya,” tegas Jufri, Sabtu (18/10/2025).
Jufri menyebut tindakan Hambali justru menunjukkan sikap tidak patuh terhadap pimpinan. “Kalau seorang sekda sudah berani menolak surat resmi dari atasannya, itu pelanggaran disiplin. Bukan lagi soal beda pendapat, tapi soal etika dan tanggung jawab jabatan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik Ahmad Fikri yang menilai hal tersebut sebagai konflik birokrasi. “Fikri itu asal bicara. Masalahnya jelas, sekda menolak perintah bupati. Jadi jangan dibelokkan seolah-olah ini konflik struktural. Ini soal kepatuhan terhadap pimpinan,” kata Jufri.
“Bupati adalah kepala pemerintahan daerah. Sekda itu bawahan langsung. Kalau bawahan sudah menyalahkan pimpinannya, itu jelas melanggar hierarki birokrasi,” tambahnya.
Jufri pun meminta semua pihak tidak ikut menggiring opini yang bisa memperkeruh suasana. “Jangan tutupi kesalahan Hambali dengan istilah ‘konflik birokrasi’. Fakta sebenarnya, dia menolak perintah dan menyalahkan pimpinan. Itu yang harus dibenahi,” tutup Jufri Zen.
Redaksi
