KAMPAR : Fakta24jam.com–— Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, dr. Irmawan, yang diketahui merupakan dokter spesialis kulit, kembali menjadi sorotan publik. Baru beberapa waktu menjabat sebagai Dirut RSUD, berbagai keluhan terhadap kinerjanya mulai mencuat. dr. Irmawan dinilai tidak layak menjadi pejabat publik karena dianggap arogan dan antikritik. Puncaknya, ia diduga memblokir nomor WhatsApp wartawan yang mencoba mengonfirmasi isu seputar dugaan kasus korupsi di RSUD Bangkinang.
Pada hari libur, Sabtu, 5 Juli 2025, sejumlah wartawan mengaku telah menayangkan berita terkait polemik proyek pembangunan gedung baru rawat inap RSUD Bangkinang, yang sebelumnya diduga bermasalah. Namun, upaya konfirmasi dan klarifikasi dari pihak wartawan tidak direspons oleh Dirut RSUD. Alih-alih menjawab, dr. Irmawan justru memblokir nomor WhatsApp milik redaksi, sebuah tindakan yang menuai kritik keras dari kalangan pers dan aktivis.
Sikap arogan ini pun menuai keprihatinan dari LSM Wawasan Hukum Nusantara (WHN) DPC Kampar. Melalui Wakil Ketua LSM WHN, Hattan, pihaknya meminta kepada Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, agar segera mengevaluasi jabatan dr. Irmawan.
> “Kami menilai dr. Irmawan tidak pantas memimpin RSUD Bangkinang. Sikapnya tidak mencerminkan seorang pejabat publik yang memiliki integritas dan etika. Kami minta kepada Bupati untuk segera mencopot dan menggantinya dengan pejabat yang lebih layak,” tegas Hattan.
Ia menambahkan, dalam program reformasi birokrasi yang digaungkan Bupati Kampar, para pejabat dituntut untuk menerapkan nilai-nilai keramahan, sopan santun, serta menjunjung tinggi profesionalitas dan keterbukaan terhadap publik.
> “Apalagi ini menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat. Sudah seharusnya RSUD menjadi contoh pelayanan yang humanis dan transparan, bukan malah menunjukkan sikap tertutup dan antikritik,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Bangkinang belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Masyarakat dan LSM berharap, Bupati Kampar segera mengambil langkah tegas demi menjaga citra pelayanan publik di sektor kesehatan.
(Dani)
